KOTA BANDUNG, HR – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor. Pertemuan tersebut bertujuan membahas koordinasi dan konsultasi terkait bantuan keuangan serta program prioritas tahun 2026.
Kunjungan kerja tersebut diterima oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Jawa Barat, Arif Ahmad Ripai, di Kota Bandung, Kamis (9/10/2025). Ia menjelaskan bahwa Banggar DPRD Kota Bogor saat ini tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026.
“Mereka ingin memperoleh informasi mengenai bantuan keuangan untuk Kota Bogor dan mengetahui kegiatan atau program prioritas 2026 di Sekretariat DPRD Jawa Barat yang bisa diadopsi,” ujar Arif Ahmad Ripai.
Arif menambahkan, pembahasan bantuan keuangan masih berlangsung di tingkat komisi DPRD Jawa Barat. “Untuk bantuan keuangan, kami belum bisa memberikan angka pasti karena masih dibahas di komisi-komisi. Insyaallah akan ditetapkan pada 17 Oktober 2025,” jelasnya.
Setelah penetapan tersebut, nilai bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat untuk Kota Bogor baru bisa diketahui. Sementara itu, Sekretariat DPRD Jawa Barat juga telah menyiapkan sejumlah program prioritas untuk tahun 2026.
Beberapa di antaranya yaitu program pengawasan pemerintahan, dialog wakil rakyat, sapa warga berbasis budaya, dan pendidikan demokrasi. Program-program ini bertujuan memperkuat interaksi antara DPRD dan masyarakat.
“Program tersebut kami rancang agar DPRD semakin dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan pemahaman mengenai tugas serta fungsi lembaga legislatif,” tutur Arif.
Ia berharap program pendidikan demokrasi dan sapa warga berbasis budaya dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat. “Kami ingin masyarakat memahami peran DPRD dalam mengawasi, menyusun, dan menyetujui kebijakan daerah,” tambahnya.
Kegiatan ini juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi publik terhadap kinerja DPRD Jawa Barat. horaz
