JAKARTA, HR – Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen menjalankan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem. Salah satu langkahnya ialah membangun Sekolah Rakyat sebagai sarana pendidikan gratis untuk keluarga prasejahtera.
Pada Jumat (12/9/2025), Sekda Kota Pangkalpinang bersama sejumlah kepala dinas mendatangi Kementerian Sosial. Mereka menyerahkan proposal pembangunan Sekolah Rakyat kepada Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur di Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.
Sekda menyatakan Pemkot sudah menyiapkan lahan delapan hektare di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang. Lahan itu sesuai prototipe Kementerian PUPR. Pemkot menargetkan pembangunan berlangsung pada 2026–2027.
Kepala Dinas Sosial menegaskan sekolah ini mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Fokusnya pada anak putus sekolah dan anak yang belum pernah bersekolah, khususnya dari kelompok Desil I dan II.
Tenaga Ahli Kemensos, Alif Kamal, mengapresiasi langkah Pemkot Pangkalpinang. Ia menyebut program Sekolah Rakyat akan berjalan bertahap di seluruh daerah. Tujuannya memutus rantai kemiskinan dan melahirkan generasi unggul.
“Kami akan melaporkan hasil audiensi ini kepada Menteri Sosial dan Kementerian PUPR. Setelah itu tim melakukan survei lokasi di Pangkalpinang,” ujarnya. “Semoga program ini memberi harapan baru bagi keluarga prasejahtera.” agus priadi
