NGABANG, HR — Bupati Landak Karolin Margret Natasa kembali menyoroti kondisi hunian warga yang masih jauh dari layak. Hingga 15 Agustus 2025, tercatat 6.101 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebar di seluruh Kabupaten Landak. Angka ini bukan hanya statistik, tetapi gambaran nyata perjuangan warga memenuhi kebutuhan dasar akan rumah yang aman dan nyaman.
Sengah Temila menjadi kecamatan dengan jumlah RTLH tertinggi, mencapai 1.070 unit, disusul Mempawah Hulu dengan 923 unit. Data tersebut menunjukkan perlunya langkah cepat dan perhatian bersama dalam mempercepat penanganan RTLH.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Karolin saat menyerahkan bantuan perbaikan RTLH secara simbolis kepada warga di dua dusun di Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, pada Selasa, 14 Oktober 2025. Kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah terus bergerak mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Karolin menjelaskan bahwa sejak 2013 hingga 2025, pemerintah telah menyalurkan ribuan unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan itu berasal dari berbagai sumber, mulai APBN, DAK, hingga DAU. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pekerjaan besar masih menanti.
“Kita sudah berupaya maksimal, tetapi tantangan masih banyak. Masih ada ribuan keluarga yang menunggu hunian layak,” tegas Karolin.
Bupati Karolin meminta seluruh kepala desa mempercepat pemutakhiran data perumahan. Ia menekankan bahwa data yang akurat menjadi modal penting untuk menarik dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, hingga sektor swasta melalui program CSR.
“Data yang lengkap dan tepat akan membuka peluang mendapatkan lebih banyak bantuan hunian,” ujarnya.
Kepada para penerima bantuan, Karolin mengingatkan bahwa dana Rp30 juta yang diberikan pemerintah adalah amanah. Dana tersebut harus digunakan untuk memperbaiki komponen utama rumah seperti fondasi, sloof, kolom, ring balok, dinding, hingga atap.
Menurutnya, kualitas bangunan wajib menjadi prioritas agar rumah benar-benar layak dan bertahan lama.
Menutup sambutannya, Bupati Karolin mengajak seluruh pihak memperkuat semangat saling membantu. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri; kolaborasi masyarakat, desa, dan berbagai elemen lain sangat diperlukan.
“Mari kita bangun semangat peduli rumah sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Libatkan swadaya masyarakat dan APBDes untuk mewujudkan hunian layak bagi warga,” ajaknya. lp
